Detail Articles

Pedagang Pasar Grosir Tuntut HGB

Pedagang Pasar Grosir Tuntut HGB

@dakita Kediri – Ratusan pedagang Grosir Kota Kediri mengaku kecewa atas pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kediri. Pasalnya, hak guna bangunan (HGB) yang menjadi hak mereka hingga kini belum terealisir. Padahal mereka sudah ikut membiayai pembangunan pasar tersebut hingga menghabiskan anggaran sebesar 6,8 milyar rupiah.

Para pedagang tersebut akhirnya mengadukan nasib mereka ke Bambang Harianto dan Hartono yang keduanya secara mendadak berkunjung kepasar tersebut. Menurut para para pedagang mereka sejak awal yang ikut mengurusi berdirinya pasar grosir tersebut adalah Bambang Harianto yang saat menjabat sebagai keta DPRD Kota Kediri.

Para pedagang merasa kecewa sebab setelah Bambang tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD, tidak ada lagi yang memperhatikan nasib mereka. Pedagang mengeluhkan, selama ini pemerintah hanya menjadikan dirinya sebagai sapi perahan saja. Terlebih, menurut para pedagang, saat ini ada upaya dari PD Pasar untuk mengambil alih pengelolaan pasar. Hal tersebut membuat resah para pedagang. Mereka mengaku tidak nyaman dengan kebijakan tersebut.

“Yang menjadi keresahan para pedagang disini adalah upaya PD pasar yang hedak mengambil alih pengelolaan pasar. Padahal kita dulu menempati kios ini dengan membeli. Seharusnya kami mendapatkan HGB, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya, kami mengadukan pada pak Bahar karena dulu yang ikut memfasilitasi kami adalah beliau. Jadi ada ikatan historis antara pak Bahar dengann kami,” ungkap Edy,50, salah seorang pedagang. Jum’at, (7/6).

Sementara Wardiono, ketua Koperasi Podo Rukun Makmur mengatakan, sealama ini PD Pasar Kota Kediri dinilainya tidak memahami kebutuhan para pedagang. PD Pasar dinilai tidak bisa mengelola pasar dengan baik. Pasalnya selama ini PD pasar membiarkan saja para pedagang lain berjualan di tempat parkir tanpa tertata ditempat semestinya.

Hal ini yang membuat para pedagang merasa tidak nyaman. Yang lebih parah, menurut Wardiono adalah PD Pasar Kota Kediri juga menarik retribusi pada para pedagang yang berada di tempat parkir. Sehingga menurut Wardiono mengesankan PD Pasar melegalkan para pedagang tersebut.

“Yang jelas PD pasar tidak memahami kebutuhan, dalam arti orang belanja kesini kan butuh tempat parkir. Awalnya konsepnya kan memang tempat ini untuk tempat parkir, tapi sekarang untuk jualan. Kalau para pedagang di tempat ini seharusnya ada tempat baru, bukan diisi. Ini yang selama ini tidak diakomodir oleh pihak PD Pasar. Ini berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang yang berada di kios.” Jelas Wardiono.

Bahar, sapaan akrab pasangan Calon Walikota Bambang Harianto- Hartono mengatakan, upaya pengambil alihan pengelolaan pasar oleh PD Pasar adalah kebijakan yang menurutnya sangat salah. Pasalnya, Pemkot, dalam hal ini PD Pasar menurut Bahar tidak melihat aspek historis bagaimana pasar tersebut di bangun. Bahar mengaku merasa prihatin dengan kondisi tersebut, pasalnya hal yang diimpikan sebagaimana saat dirinya menjabat sebagai ketua DPRD Di Kota Kediri hingga saat ini belum terealisasi.

“Impian kita dulu saat menggagas berdirinya pasar ini dengan melibatkan para pedagang dalam mengelola pasar adalah supaya lebih mudah untuk mengatur pasar ini. Namun saat ini PD Pasar banyak ditumpangi dengan kepentingan tertentu sehingga kondisinya menjadi semrawut. Dengan kondisi yang semrawut tersebut maka akan lebih mudah untuk dimanfaatkan kepentingan pihak tersebut.” Ungkap Bahar.

Bahar mengupayakan akan mengembalikan kondisi pasar pada konsep awal digagasnya pasar grosir tersebut. Bahar optimis jika penataan dan pengelolaan pasar dikembaikan pada konsep awal maka kondisi aman, nyaman dan tertib sebagaimana harapan pedagang akan dapat diwujudkan.

Disisi lain Hartono, pendamping Bahar dalam Pilwali Kediri mendatang mengatakan, seharusnya pemerintah memenuhi hak para pedagang. Pasalnya, para pedagang sudah memenuhi hak-haknya dengan membayar kios dan retribusi. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi bagi Pemkot Kediri untuk menghambat kepentingan para pedagang, memperoleh HGB.

Selain itu menurut Hartono, dengan diberikannya HGB pada para pedagang akan menimbulkan rasa nyaman bagi para pedagang untuk berdagang dipasar grosir tersebut. Sehingga roda perekonomian masyarakat dapat meningkat.

“Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan HGB pada para pedagang. Sebab mereka sudah memenuhi kewajibannya. HGB itu merupakan hak para pedagang, jika kita berpihak pada perekonomian masyarakat mengapa harus dihambat,” tegas Hartono.

Sebagaimana diketahui, pasar Grosir Ngronggo, Kota Kediri saat ini terdapat 300 kios yang ditempati oleh pedangang. Pada perkembangannya, banyak pedagang baru yang juga ikut berjualan diarea parkir pasar itu. (ys)

Keterangan Gambar : Pasangan Bambang Harianto dan Hartono saat berkunjung ke pasar grosir Ngronggo Kota Kediri

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Advetorial Kita" Lainnya